Pengamat Politik Choirul Umam menilai ide pembentukan gagasan presidential club atau perkumpulan presiden dan mantan presiden di Indonesia dapat menjadi penjaga tradisi dan integritas institusi kepresidenan. Umam mengatakan, presidential club dapat membantu menjaga kontinuitas, stabilitas, dan integritas lembaga kepresidenan dalam sistem politik di Indonesia. Hal ini karena klub tersebut akan mewadahi para pemimpin bangsa yang memiliki pengalaman dan pengetahuan mendalam tentang pemerintahan.
“Gagasan presidential club ini adalah tujuan baik demi menjaga persatuan dan kesatuan antarpemimpin negara di Indonesia,” kata Umam. Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, sebelumnya menyampaikan keinginannya untuk membentuk presidential club sebagai wadah bagi para mantan presiden untuk berbagi pengalaman dan wawasan.
Prabowo menyatakan semangat pembentukan klub ini adalah untuk melanjutkan tradisi politik yang mempersatukan dan menjaga kesinambungan kepemimpinan nasional. “Sebagai sebuah lembaga, jika Prabowo selaku presiden terpilih berkehendak, maka lembaga presidential club bisa terwujud,” kata Umam. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menyambut baik gagasan pembentukan presidential club. Jokowi menyatakan siap menghadiri pertemuan dalam forum tersebut jika jadi di bentuk oleh Prabowo.
Menurut Dahnil Anzar Simanjuntak, juru bicara Prabowo Subianto, presidential club bukanlah lembaga baru, melainkan wadah silaturahmi dan berbagi pemikiran antar para mantan presiden dan presiden terpilih. “Dahnil memastikan semangat Prabowo adalah keberlanjutan dengan watak politik yang mempersatukan,” kata Umam. Dengan demikian, kehadiran presidential club di harapkan dapat memperkuat demokrasi dan persatuan bangsa Indonesia melalui kontribusi para pemimpin berpengalaman di masa lalu dan masa kini
Wacana Penambahan Kementerian Picu Kebingungan dan Perdebatan
Jakarta – Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengaku bingung dengan kabar yang beredar terkait rencana pemerintahan Prabowo-Gibran menambah nomenklatur kementerian menjadi 40. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, mengungkapkan wacana tersebut kepada awak media. Ia menyebut bahwa wacana ini merupakan aspirasi yang masuk sebagai bahan pertimbangan.
BACA JUGA : https://revengeforjolly.com/pemprov-dki-tindak-tegas-jukir-liar-di-minimarket/
Namun, Wapres Ma’ruf Amin menyatakan bahwa jumlah kementerian dalam pemerintahan saat ini sudah ideal. Ia menilai penambahan kementerian tidak diperlukan. Sementara itu, Dasco mengaku belum ada pembahasan resmi mengenai hal tersebut. Ia juga menyatakan belum ada pembahasan untuk merevisi Undang-Undang Kementerian Negara, yang membatasi jumlah kementerian menjadi 34. “Nah itu untuk nomenklatur kementerian itu belum ada,” ujar Dasco. Mantan capres Ganjar Pranowo menilai jika ada rencana penambahan kementerian, hal tersebut melanggar UU. Ia menekankan bahwa jumlah kementerian sudah di tentukan dan tidak bisa di ubah tanpa mengubah peraturan terlebih dahulu.
Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, hingga kini masih fokus merancang program kerja sesuai dengan janji kampanye. Meskipun wacana tersebut masuk sebagai aspirasi, Prabowo belum memberikan tanggapan resmi. Wacana penambahan kementerian ini memicu perdebatan. Ada pihak yang mendukung dengan alasan kebutuhan akomodasi politik, namun ada juga yang menolak karena dinilai bertentangan dengan UU dan tidak efisien. Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi dari pemerintahan Prabowo-Gibran mengenai penambahan nomenklatur kementerian. Wacana ini masih terus menjadi bahan pertimbangan dan diskusi di kalangan politisi dan masyarakat
